Skip to main content

Ruang Lingkup Sarana-Prasarana dalam Hukum Kepariwisataan


·         Apa yang merupakan ruang lingkup kegiatan wisata?
Ruang lingkup yang dapat dikatakan sebagai kegiatan wisata jika dilihat dari undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwistaan terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya;
Ø  Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan usaha pariwisata meliputi,antara lain:
a.       Daya tarik wisata;
b.      Kawasan pariwisata;
c.       Jasa transportasi wisata;
d.      Jasa perjalanan wisata;
e.       Jasa makanan dan minuman;
f.       Penyediaan akomodasi;
g.      Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.      Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konfrensi, dan pameran;
i.        Jasa informasi pariwisata;
j.        Jasa konsultan pariwisata;
k.      Jasa pramuwisata;
l.        Wisata tirta; dan
m.    Spa.


·         Apa yang menjadi ruang lingkup pra-sarana dan sarana dilihat dari undang-undang no 10 tahun 2009?

Pra-sarana pariwista adalah sarana ekonomi& social budaya yang secara tidak langsung dibutuhkan wisatawan, seperti; pelabuhan, jalan, dll. Pra-sarana pariwisata dilihat dari UU No. 10 Th. 2009 terdapat dalam BAB IV Pembangunan Kepariwisataan.
Sarana dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu;
Ø  Sarana Utama adalah Sarana yang merupakan komponen yang benar-benar diperlukan oleh wisatawan, mliputi; akomodasi, angkutan wisata, jasa biro perjalanan, rekreasi & hiburan, dll. Jika melihat dari penjelasan tersebut sarana utama tertuang dalam pasal 14 ayat (1).
Ø  Sarana Penunjang adalah komponen yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan, sehingga dengan tersedianya sarana penunjang ini akan lebih membantu dalam memperlancar perjalanan, meliputi; telepon umum, kantor pos, bank, money changer, pelayanan kesehatan dan tempat keamanan. Sarana penunjang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 20, 21 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Human Trafficking Terkait Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Problem Task PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFFICKING             Indonesia pertama kali mengirim tenaga kerja keluar negeri di akhir decade 60-an ketika sejumlah 5.423 TKI dikirim ke timur tengah. Saat ini, sebagaimana dilansir detik.com 14 maret 2013, terdapat 6,5 juta TKI, tersebar di 142 negara di dunia. Walaupun kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan positif, seperti misalnya penanggulangan pengangguran, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan devisa non migas, namum ternyata juga berdampak negative. Banyak TKI yang akhirnya malah menderita karena menjadi korban permainan para calo TKI dan sejumlah perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak bertanggung jawab. Banyak tenaga kerja resmi maupun yang tidak resmi (laki – laki, perempuan, dewasa maupun anak – anak) yang kemudian menjadi objek perdagangan. Misalnya di Malaysia, dimana para tauke (calo tenaga kerja) menahan paspor seorang TKI dengan motif agar TKI tersebut sangat bergantung kepadanya. Banyak TKI yang dipaksa untuk menjadi pembantu…