Skip to main content

Posts

Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi & Kewenangan Mahkamah Konstitusi

·          Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Negara Hukum Dalam hal kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. [1] Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen,  statute and customary law ) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Jadi pada awalnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas  (constitutional review)  dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai  “the guardian of the constitution”  (pengawal konstitusi). [2] Pembentukan Mahkamah Konstitusi perlu dilak...

Kontroversi Perkawinan Sejenis Terkait Hak Asasi Manusia

Perkawinan sesama jenis dalam hal ini perkawinan gay (pria dengan pria) yang ramai di beritakan melalui media maya yang kabarnya dilangsungkan di Bali mengakibatkan kontroversi dan kemarahan beberapa masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Dalam tulisan saya kali ini saya ingin mengambil sudut pandang dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tentunya saya sangat menghargai dan menghormati suatu perbedaan termasuk perkawinan sesama jenis, walau saya menganggap perkawinan sesama jenis adalah sebuah HAM dan saya mendukung legalisasinya bukan berarti saya adalah seorang gay. Jika melihat hukum yang ada di Negara kita tentunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)  dalam Pasal 1 sangat tegas mengatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” dengan ketentuan tersebut ...

"The Look Of Silence" Menyuarakan Yang Pernah Di Bungkam

Bukan menjadi rahasia lagi setelah era orde baru runtuh sudah kita ketahui bersama bagaimana kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan orde baru, hilangnya hak demokrasi yang direnggut penguasa pada saat itu membuat masyarakat tidak dapat menyuarakan pikiran - pikiran kritis yang menyudutkan pemerintahan orde baru. Banyak korban kebiadaban politik di masa orde baru yang hingga saat ini tidak mendapatkan keadilan dari apa yang telah mereka alami beberapa tahun silam. Dalam tulisan ini saya ingin membagikan sebuah film dokumenter  karya Joshua Oppenheimer seorang Denmark yang punya keberanian besar untuk membuka kebobrokan sejarah kelam negeri ini. Film ini mengisahkan para keluarga korban G30S yang di bunuh secara kejam tanpa proses peradilan. Pelanggaran HAM terberat yang pernah terjadi di negeri ini dan hebatnya hingga kini kasus pelanggaran HAM berat kepada para korban G30S tidak juga menemukan titik terang. Apa yang dilakukan militer ...

Human Trafficking Terkait Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Problem Task PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFFICKING             Indonesia pertama kali mengirim tenaga kerja keluar negeri di akhir decade 60-an ketika sejumlah 5.423 TKI dikirim ke timur tengah. Saat ini, sebagaimana dilansir detik.com 14 maret 2013, terdapat 6,5 juta TKI, tersebar di 142 negara di dunia. Walaupun kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan positif, seperti misalnya penanggulangan pengangguran, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan devisa non migas, namum ternyata juga berdampak negative. Banyak TKI yang akhirnya malah menderita karena menjadi korban permainan para calo TKI dan sejumlah perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak bertanggung jawab. Banyak tenaga kerja resmi maupun yang tidak resmi (laki – laki, perempuan, dewasa maupun anak – anak) yang kemudian menjadi objek perdagangan. Misalnya di Malaysia, dimana para tauke (calo tenaga kerja) menahan paspor seorang TKI dengan motif agar TKI tersebut sangat berg...

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM ASPEK HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Anak merupakan amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainya. Karenanya, anak sebagai amanah tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hak – hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.             ...