Skip to main content

Belajarlah Dari Singapura


     One nation one team, slogan yang sepertinya memberikan optimisme tinggi mengenai peningkatan permainan tim nasional Indonesia dikarenakan sudah tidak adanya lagi dualisme di dalam tubuh PSSI. Harapan besar masyarakat melihat timnas lebih baik pun kembali muncul, namun apa yg terjadi? Ya, timnas kita babak belur di kualifikasi Pra Piala Asia 2015, hanya mendapatkan 1 point dari hasil imbang melawan china. Masyarakat pun kembali harus kecewa akan harapan besarnya melihat timnas senior berprestasi apalagi banyak yg membanding-bandingkan dengan timnas U-19. Namun, pandangan saya berbeda melihat kondisi timnas saat ini, saya melihat kesuksesan timnas U-19 dikarenakan mereka telah lama bermain bersama dan tidak pernah gonta-ganti pelatih, jika kita mau belajar melihat keberhasilan timnas U-19 apakah PSSI bisa bersabar dan memberikan kesempatan kepada pelatih timnas yang baru nanti waktu lebih lama untuk menangani timnas? Saya pikir pelatih baru nanti perlu diberikan kesempatan 3 hingga 5 tahun kontrak untuk melatih tim nasional kita, jangan setiap turnamen lalu kalah pelatih langsung di ganti, tentu hal tersebut juga harus diiringi dengan pemilihan pelatih timnas yang tepat.


        Jika sistem seperti itu terus di lanjutkan oleh PSSI, saya kira hanya mimpi di siang bolong timnas berprestasi bahkan untuk ukuran asia tenggara saja, belajarlah dari singapura bagaimana mereka memberikan kepercayaan kepada pelatihnya Radojko Abramovich, Jika di eropa lihat lah  bagaimana Manchester United bersabar menunggu gelar pertama dari seorang Alex Ferguson yang tidak di dapat dengan instan. Intinya sepakbola berprestasi bukan lah di dapat dengan instan karena semua butuh proses dan pematangan. sekian tulisan saya mengenai timnas Indonesia yang kita cintai.

Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi & Kewenangan Mahkamah Konstitusi

·Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Negara Hukum Dalam hal kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, statute and customary law) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Jadi pada awalnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas (constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi).[2] Pembentukan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Dalam rangka Perubahan …