Skip to main content

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Indonesia



1. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender ?

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.





2. Apakah KKG sama dengan emansipasi ?

Berbeda, karena KKG memiliki tujuan untuk setara dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang, menurut saya, perempuan dan laki-laki itu tidak akan bisa benar-benar setara dalam berbagai bidang, karena mereka memiliki posisi dan peranya masing-masing. Makna emansipasi sebenarnya bukanlah persamaan hak dengan kaum laki-laki melainkan perjuangan kaum perempuan demi memperoleh hak memilih, mendapatkan keadilan, dan menentukan nasib sendiri. Jadi, emansipasi adalah perjuangan untuk memperoleh keadilan bukan untuk menuntut kesetaraan gender. Karena Tuhan menciptakan kodrat perempuan dan laki-laki itu berbeda.





3. Apakah KKG sudah terjadi di masyarakat ?

Saya rasa KKG belum terlaksana secara merata di dalam kehidupan masyarakat kita. Banyak factor yang menjadi penghambat mengapa KKG sulit terlaksana, namun saya tertarik membahas salah satu factor yang benar-benar akan selalu menjadi penghambat bagi terciptanya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yaitu, Agama. Ya factor agama akan sangat menghambat perkembangan KKG di Indonesia karena pada dasarnya agama itu sendiri memiliki budaya yang masih sangat tradisional dan belum modern yang sebagian besar menganggap kaum wanita tidak lebih baik dari laki-laki. Budaya seperti itu akan terus dipelihara dan akan terus menghambat perkembangan KKG karena dianggap bertentangan dengan agama yang mereka anut. Pada akhirnya semua kembali kepada pendidikan masyarakat kita apakah akan mempertahankan budaya yg salah yang dapat mengekang hak-hak kaum wanita dan kesetaraan kaum wanita hanya karena agama menjadi penghalangnya. Contohnya ketika pada era presiden Gusdur RUU KKG menuai protes dikarenakan bertentangan dengan ajaran islam.



4. Upaya yang dapat mewujudkan KKG ?

Cukup banyak uapaya pemerintah demi mewujudkan terjadinya KKG di Indonesia dari RUU KKG yang di cetuskan di masa presiden Gusdur hingga peraturan yang menetapkan 30% kuota kaum perempuan dalam sebuah partai politik. Upaya-upaya tersebut menurut saya sangat baik untuk merangsang keterlibatan wanita dalam membuat kebijakan di pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Jika kaum wanita sudah dapat memainkan peran mereka di posisi-posisi penting dalam pemerintahan saya rasa KKG akan dapat terwujud di Indonesia dan tentunya di barengi oleh meningkatnya kualitas pendidikan di tanah air agar tidak adalagi hal-hal yang menjadi penghambat seperti yang saya jelaskan pada soal nomor 3 di atas.




                                             


Gambar di atas yang saya dapatkan di internet menunjukan bahwa faktanya di lapangan agama masih akan menjadi penghambat kesuksesan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia jika masyarakatnya masih memiliki tingkat pendidikan yg rendah, hal-hal di atas akan terus terjadi.

Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Human Trafficking Terkait Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Problem Task PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFFICKING             Indonesia pertama kali mengirim tenaga kerja keluar negeri di akhir decade 60-an ketika sejumlah 5.423 TKI dikirim ke timur tengah. Saat ini, sebagaimana dilansir detik.com 14 maret 2013, terdapat 6,5 juta TKI, tersebar di 142 negara di dunia. Walaupun kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan positif, seperti misalnya penanggulangan pengangguran, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan devisa non migas, namum ternyata juga berdampak negative. Banyak TKI yang akhirnya malah menderita karena menjadi korban permainan para calo TKI dan sejumlah perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak bertanggung jawab. Banyak tenaga kerja resmi maupun yang tidak resmi (laki – laki, perempuan, dewasa maupun anak – anak) yang kemudian menjadi objek perdagangan. Misalnya di Malaysia, dimana para tauke (calo tenaga kerja) menahan paspor seorang TKI dengan motif agar TKI tersebut sangat bergantung kepadanya. Banyak TKI yang dipaksa untuk menjadi pembantu…