Skip to main content

Contoh Analisa Perjanjian Internasional



Perjanjian Internasional




Di sela-sela pertemuan ke-5 Tingkat Menteri Forum for East Asia – Latin America Cooperation (FEALAC ke-5), Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Marty M. Natalegawa, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Perdagangan Internasional dan Agama Argentina, Hector Timerman.

Menteri kedua negara di Buenos Aires, 24 Agustus 2011 menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Perjanjian bilateral bebas visa tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan people-to-people contact dalam rangka meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat kedua negara.



Selain itu keduanya juga menandatangani perjanjian kerjasama bidang teknik dimana kedua negara akan melakukan kegiatan seperti pelatihan dan pengembangan ahli dan teknisi maupun pertukaran informasi. Kerjasama ini juga dilakukan melalui mekanisme kemitraan trilateral yang melibatkan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga regional.
Selain penandatanganan dua perjanjian, Menlu Marty dan Menlu Hector juga membahas isu-isu bilateral, regional, dan multilateral.

Hubungan diplomatik Indonesia-Argentina resmi dibuka tanggal 30 Juli 1956 dengan ditandatanganinya Persetujuan Pembukaan Hubungan Diplomatik kedua negara. KBRI di Buenos Aires dibuka pada April 1957  dimana Duta Besar RI pertama saat itu adalah Usman Sastroamidjojo. Sedangkan Kedutaan Besar Argentina dibuka di Jakarta pada tahun 1959. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke Argentina.

Sebagai negara pluralistik, dimana berbagai suku, ras, agama, dan golongan, hidup bersama dalam toleransi. Indonesia dianggap sebagai contoh negara yang mampu mengelola perbedaan yang ada menjadi suatu rangkaian mozaik kehidupan berbangsa yang utuh.

Total perdagangan kedua negara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 perdagangan kedua negara mencapai US$ 1.226.241.600, meningkat dibandingkan tahun 2009 yang mencapai US$ 823.152.800.




Analisa

Perjanjian Internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Adapun istilah-istilah dalam perjanjian internasional antara lain;
·         Traktat (Treaty), yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua Negara atau lebih yang mencangkup bidang politik dan bidang ekonomi.
·         Konvensi (Convention), yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi. Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuas.
·         Protokol (Protocol), yaitu persetujuan tidak remis yang pada umumnya tidak dibuat oleh kepala Negara, yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional menyatakan :
“ Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap ; penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan.’

Dalam berita di atas dapat diketahui Menlu Marty Natalegawa atau pemerintah indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan Argentina, disebutkan perjanjian bilateral dikarenakan perjanjian dilakukan oleh dua negara saja. Objek-objek yang di bahas dalam perjanjian bilateral di atas adalah perjanjian bilateral bebas visa bagi pemegang paspor diplomatic dan dinas yang telah di jelaskan dalam paragraph ke-dua berita di atas, ada juga perjanjian di bidang teknik yang dilakukan kedua negara yang dijelaskan pada paragraph ke-tiga.
Subyek hukum internasional dalam berita diatas adalah negara Republik Indonesia dengan Argentina yang dimana perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang juga tertuang dalam Pasal 2 angka 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 yang menyatakan :
“ Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang di atur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum public.”

Sekian analisa saya mengenai berita di atas tentang perjanjian bilateral yang dilakukan oleh kedua negara yaitu Republik Indonesia dengan Argentina.

Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi & Kewenangan Mahkamah Konstitusi

·Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Negara Hukum Dalam hal kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, statute and customary law) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Jadi pada awalnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas (constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi).[2] Pembentukan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Dalam rangka Perubahan …