Skip to main content

Pelanggaran HAM di Indonesia



Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hampir terjadi di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Beberapa pelanggaran HAM sempat menjadi aib bagi Negara baik pelanggaran HAM ringan, pelanggaran HAM berat pernah terjadi di Negara kita.
Dalam tulisan ini saya ingin mengambil contoh salah satu pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.
·         Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, melarang kebebasan berpendapat dan sebagainya.
·         Pelanggaran HAM berat di bagi menjadi dua yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU 26/2000) :
Ø  kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (Pasal 8 UU 26/2000):
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
Ø  kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa (Pasal 9 UU 26/2000):
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f.  penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.


Kasus pelanggaran HAM yang saya gunakan contoh ini terjadi di Indonesia pada tahun 2001, Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak.
 Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar enam orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan, namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun.
Jika kita mengacu pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kasus kerusuhan sampit yang saya jelaskan di atas bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida karena pada kasus tersebut salah satu suku (dayak) menghendaki dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok dari etnis Madura yang berada di dalam daerah mereka (Kalimantan) seperti ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 26 tahun 2000.


Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Human Trafficking Terkait Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Problem Task PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFFICKING             Indonesia pertama kali mengirim tenaga kerja keluar negeri di akhir decade 60-an ketika sejumlah 5.423 TKI dikirim ke timur tengah. Saat ini, sebagaimana dilansir detik.com 14 maret 2013, terdapat 6,5 juta TKI, tersebar di 142 negara di dunia. Walaupun kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan positif, seperti misalnya penanggulangan pengangguran, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan devisa non migas, namum ternyata juga berdampak negative. Banyak TKI yang akhirnya malah menderita karena menjadi korban permainan para calo TKI dan sejumlah perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak bertanggung jawab. Banyak tenaga kerja resmi maupun yang tidak resmi (laki – laki, perempuan, dewasa maupun anak – anak) yang kemudian menjadi objek perdagangan. Misalnya di Malaysia, dimana para tauke (calo tenaga kerja) menahan paspor seorang TKI dengan motif agar TKI tersebut sangat bergantung kepadanya. Banyak TKI yang dipaksa untuk menjadi pembantu…