Skip to main content

"The Look Of Silence" Menyuarakan Yang Pernah Di Bungkam


Bukan menjadi rahasia lagi setelah era orde baru runtuh sudah kita ketahui bersama bagaimana kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan orde baru, hilangnya hak demokrasi yang direnggut penguasa pada saat itu membuat masyarakat tidak dapat menyuarakan pikiran - pikiran kritis yang menyudutkan pemerintahan orde baru.




Banyak korban kebiadaban politik di masa orde baru yang hingga saat ini tidak mendapatkan keadilan dari apa yang telah mereka alami beberapa tahun silam. Dalam tulisan ini saya ingin membagikan sebuah film dokumenter  karya Joshua Oppenheimer seorang Denmark yang punya keberanian besar untuk membuka kebobrokan sejarah kelam negeri ini. Film ini mengisahkan para keluarga korban G30S yang di bunuh secara kejam tanpa proses peradilan. Pelanggaran HAM terberat yang pernah terjadi di negeri ini dan hebatnya hingga kini kasus pelanggaran HAM berat kepada para korban G30S tidak juga menemukan titik terang. Apa yang dilakukan militer pada masa orde baru tidak saja mengorbankan para korban yang di bunuh (di duga PKI) namun juga merugikan keluarga korban yang di duga PKI dengan menghilangkan hak - hak nya sebagai warga negara dan mendapat diskriminasi dalam kehidupan sosialnya.



Kesimpulan dari apa yang saya lihat dan baca selama ini, pemerintahan orde baru pimpinan Soeharto melakukan pelanggaran HAM berat yang seharusnya diusut baik oleh political will pemerintah maupun badan HAM internasional. Eksekusi mati jutaan orang tanpa proses pengadilan sama saja seperti melakukan genosida, bagi saya kejadian tersebut dapat digolongkan sebagai genosida yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru jika mengacu syarat - syarat dalam pelanggaran HAM berat yang dapat disebut sebagai genosida. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang politik maupun teori konspirasi, rezim Soeharto (yang di bantu CIA) pada saat itu bertujuan untuk menghabiskan para sukarnois yang ada di masyarakat agar semakin lemah dan tentu dengan sendirinya membuat Soeharto semakin nyaman di singgasana nya.  Sejarah mengenai hal-hal di atas sangatlah abu-abu, saya sendiri tidak bisa memastikan versi mana yang 100% benar namun setidaknya kita dapat belajar dari apa yang telah kita peroleh. Semoga para keluarga korban kebiadaban G30S akan mendapat keadilan yang nyata suatu saat nanti.

Berikut film dokumenter yang wajib kita tonton agar sejarah yang samar-samar selama ini mulai sedikit terkuak. 











Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Human Trafficking Terkait Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Problem Task PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFFICKING             Indonesia pertama kali mengirim tenaga kerja keluar negeri di akhir decade 60-an ketika sejumlah 5.423 TKI dikirim ke timur tengah. Saat ini, sebagaimana dilansir detik.com 14 maret 2013, terdapat 6,5 juta TKI, tersebar di 142 negara di dunia. Walaupun kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan positif, seperti misalnya penanggulangan pengangguran, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan devisa non migas, namum ternyata juga berdampak negative. Banyak TKI yang akhirnya malah menderita karena menjadi korban permainan para calo TKI dan sejumlah perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak bertanggung jawab. Banyak tenaga kerja resmi maupun yang tidak resmi (laki – laki, perempuan, dewasa maupun anak – anak) yang kemudian menjadi objek perdagangan. Misalnya di Malaysia, dimana para tauke (calo tenaga kerja) menahan paspor seorang TKI dengan motif agar TKI tersebut sangat bergantung kepadanya. Banyak TKI yang dipaksa untuk menjadi pembantu…