Skip to main content

PAPUA, Nasionalisme Tak Ada Artinya Tanpa Humanisme

         

     Sejak kecil entah kenapa saya sangat mencintai apapun mengenai Indonesia bagian timur khususnya Papua. Dimana saya selalu mencari Presiden yang memiliki political will untuk serius dan benar-benar ingin membangun Papua bukan hanya sekedar menyenangkan pejabat-pejabat di Papua melainkan untuk rakyat Papua yang pantas mendapatkannya. Saya sendiri pernah bermimpi suatu saat ingin tinggal di Papua dan memajukan Papua, walau saya tau itu sangat sulit dan sepertinya itu hanyalah mimpi.


         Kecintaan saya terhadap Papua membuat saya cukup sering berselancar di dunia maya untuk mengetahui segala hal dan gerakan-gerakan yang dilakukan generasi-generasi muda Papua baik yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri. Betapa kagetnya ketika saya tahu bahwa gerakan Free West Papua (Papua Merdeka) yang digalakan generasi muda Papua diluar negeri sangat luar biasa dan mampu mencuri perhatian masyarakat dunia. Sungguh sedih melihat gerakan Free West Papua semakin besar dan terkenal, hal ini tentu akan memanaskan kondisi politik di bumi cendrawasih, namun kita harus berpikir objektif untuk melihat situasi ini. Dari apa yang saya baca mengenai alasan-alasan rakyat Papua ingin merdeka tidak lain dikarenakan pemerintah pusat tidak memperhatikan Papua dengan serius padahal di sisi lain rakyat Papua sendiri tahu tanah mereka dikeruk untuk keuntungan pemerintah pusat dan alasan lainya adalah alasan sejarah dan ras yang berbeda.


         Melihat dari kompleksnya masalah dan sakit hatinya masyarakat Papua terhadap pusat, saya rasa jalan keluar satu-satunya adalah fokus dan serius membangun Papua dan tentunya harus bersifat riil dan dirasakan sendiri oleh masyarakat Papua, karena jika mempertahankan Papua hanya dengan cara mengenyangkan perut-perut pejabat Papua dan menempatkan banyak TNI di Papua untuk menembak dan membunuh orang-orang Papua yang pro kemerdekaan Papua tentu tidak akan berhasil dan hanya membuat gerakan Free West Papua semakin besar dan masif.


         Di era kepresidenan Jokowi inilah saya melihat semua jalan keluar dari kuatnya keinginan rakyat Papua untuk merdeka. Niat baik bapak Presiden sendiri saya lihat berawal dari dibebaskannya beberapa tahanan politik di Papua hingga seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke tanah Papua. Baru kali ini selama 21 tahun hidup saya, saya melihat presiden kita cukup sering blusukan ke Papua, terakhir presiden Jokowi menghabiskan waktu tahun barunya di Raja Ampat. Pada rezim Jokowi ini kita diperlihatkan akan adanya pembangunan infrstruktur besar-besaran di bumi cendrawasih seperti pembangunan tol trans-papua, pembangunan jalan-jalan baru, merenovasi bandara, dll. Hal-hal tersebutlah yang saya maksud sebagai jalan keluar dari peliknya masalah di Papua, ketika infrastruktur di suatu daerah sangat baik dan menunjang, hal tersebut akan otomatis berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan tentunya masyarakat Papua sendiri merasakan adanya pembangunan di daerah mereka yang sangat kaya tersebut, rakyat Papua harus mendapatkan apa yang selayaknya mereka dapatkan.


         Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama dalam segala bidang, sudah saatnya Indonesia timur bangkit dan membangun Indonesia timur dari Papua, sudah saatnya rakyat Papua dapat mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Indonesia tidak hanya Jawa dan Bali, semoga di masa kepemimpinan Jokowi ini pembangunan infrastruktur semakin merata, Kalimantan, NTT, Maluku, dan Papua sudah saatnya merasakan roti pembangunan dan kemajuan bangsa ini.


         Suara masyarakat Papua dalam Pemilu Presiden 2014 lalu adalah salah satu basis suara terbesar Jokowi dalam memenangi Pilpres, tentu ini mengindikasikan harapan besar rakyat Papua terhadap Jokowi yang melakukan kampanye Pilpres pertamanya di Papua. Harapan saya semoga rakyat Papua sedikit bersabar untuk merdeka karena pembangunan sudah didepan mata, jika Papua tak juga serius untuk dibangun, wajib hukumnya bagi rakyat Papua meminta referendum untuk merdeka. Nasionalism tak ada artinya tanpa Humanism! Hidup Papua!

         

Comments

  1. apalah arti nya kalau kerjakeras pak Jokowi tidak di support oleh rakyat papua
    dengan persiden yang bersih, baru mereasakan pembangunan sukseskan pembangunan pulau pappua dukung terus persiden jokowi


    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Human Trafficking Terkait Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Problem Task PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFFICKING             Indonesia pertama kali mengirim tenaga kerja keluar negeri di akhir decade 60-an ketika sejumlah 5.423 TKI dikirim ke timur tengah. Saat ini, sebagaimana dilansir detik.com 14 maret 2013, terdapat 6,5 juta TKI, tersebar di 142 negara di dunia. Walaupun kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan positif, seperti misalnya penanggulangan pengangguran, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan devisa non migas, namum ternyata juga berdampak negative. Banyak TKI yang akhirnya malah menderita karena menjadi korban permainan para calo TKI dan sejumlah perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak bertanggung jawab. Banyak tenaga kerja resmi maupun yang tidak resmi (laki – laki, perempuan, dewasa maupun anak – anak) yang kemudian menjadi objek perdagangan. Misalnya di Malaysia, dimana para tauke (calo tenaga kerja) menahan paspor seorang TKI dengan motif agar TKI tersebut sangat bergantung kepadanya. Banyak TKI yang dipaksa untuk menjadi pembantu…