Skip to main content

Mendobrak Diskriminasi Dalam Undang-Undang Perkawinan



      Segudang masalah dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satunya ialah diskriminasi terhadap kaum wanita dalam beberapa Pasal-Pasalnya. Dewasa ini, kaum wanita sudah tak seperti dulu lagi. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan hak-hak kaum pria bahkan terkadang dalam memperjuangkan hak mereka justru menjadikan kaum wanita memiliki hak yang melibihi kaum laki-laki yang dapat saya katakan sebagai emansipasi yang melewati batas.
         Antinomi dalam peraturan ini dapat kita lihat bahwa Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975 mengizinkan seorang pria atau suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang sedangkan wanita atau istri tidak mendapatkan hak yang sama dengan pria. Jika kita melihat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 setiap warga negara berhak memiliki kedudukan hukum yang sama, terkait dengan isi dari Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975 jelas terlihat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Bab VIII PP No.9 Tahun 1975 tidak memberikan hak yang sama antara pria dan wanita yang dapat dipandang sebagai aturan yang bersifat diskriminatif.

         
      Jika kita melihat RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG), maka Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975 terlihat jelas bertentangan dengan Pasal 4 huruf g RUU KKG tersebut. Dalam Convention On Concent To Marriage, Minimum Age For Marriage And Registration Of Marriage  tahun 1962 dan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman tahun 1979 telah mengatur mengenai larangan mengenai diskriminasi terhadap wanita.
         Selain adanya antinomi dalam undang-undang tersebut juga terdapat adanya kekaburan konsep yang menghinggapi undang-undang perkawinan ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini terdiri atas beberapa asas, yaitu salah satunya ialah asas monogami, yang dimana asas ini tidak memperkenankan seorang suami atau istri memiliki pasangan lebih dari satu namun dalam Pasal 3 UU Perkawinan justru memperkenankan suami dapat memiliki istri lebih dari satu sedangkan istri tidak mendapatkan hak tersebut. Hingga saat ini saya tidak mengerti apa alasan di balik rumusan Pasal-Pasal tersebut, mungkin saja untuk mengakomodir peraturan dalam salah satu agama yang dianut di Indonesia. Namun jika alasannya untuk itu seharusnya juga dijabarkan dalam rumusan atau penjelasan Pasal tersebut.
         Dari apa yang telah saya uraikan diatas, sudah saatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan direvisi kembali mengingat ketentuan-ketentuan tersebut merugikan dan mendiskriminasi kaum wanita di Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender harus segera di sahkan sebagai payung hukum bagi perjuangan emansipasi di Indonesia, sudah saatnya wanita Indonesia menjadi wanita yang merdeka!


Comments

Popular posts from this blog

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING)

LATAR BELAKANG
Perancangan peraturan perundang-undangan/Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi jika lingkup tugas dan kewenangannya senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik.
Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah, bahkan bertentangan satu sama lain, Hal ini dis…

Mengapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?

Sebelum membahas "mengapa masyarakat membutuhkan hukum ?" ada baiknya saya jelaskan bagaimana
hubungan hukum dengan masyarakat.


Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat kaitanya dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainya, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukumMasyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Kedua hal di atas mengingatkan saya kepada seorang filsuf romawi yaitu Cicero yang berkata " Ubi societas, ibi ius" , yang dimana artinya adalah dimana ada masyarakat, disana ada hukum".
Kenapa Masyarakat Membutuhkan Hukum ?
Masayarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat nya agar tidak timbul kekacauan yang di  akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan baga…

Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi & Kewenangan Mahkamah Konstitusi

·Arti Penting Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Negara Hukum Dalam hal kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, statute and customary law) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Jadi pada awalnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas (constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi).[2] Pembentukan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Dalam rangka Perubahan …